Investasi di Bali dan Ujian Legitimasi Lokal

Legitimasi lokal adalah ujian wajar dalam sistem plural di Bali, bukan hambatan tersembunyi bagi investasi. Di Bali, Desa Adat bukan sekadar komunitas lokal. Mereka institusi yang memegang mandat menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan ekologis wilayahnya. Karena itu, investasi di Bali perlu mendapat penerimaan dari lingkungan tempat ia tumbuh, bukan hanya izin di atas kertas.

Liputan CNA Indonesia pada Februari 2026 menyoroti ketegangan antara percepatan investasi dan realitas sosial di tingkat lokal. Liputan itu juga mengangkat proyek lift kaca di Pantai Kelingking dan kompleks PARQ Ubud. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Indonesia pandai membuat aturan, tetapi belum pandai melaksanakannya. Karena itu, kata Agus, investor harus memperhitungkan ketidakpastian itu.

Izin yang cepat, validasi lokal yang tertinggal

Pemerintah meluncurkan Sistem Online Single Submission atau OSS secara nasional pada 2018. Sistem ini menyederhanakan perizinan usaha yang sebelumnya tersebar di banyak instansi. Pakar pariwisata I Nengah Subadra dari Universitas Triatma Mulya melihat satu konsekuensinya. OSS memang mempercepat terbitnya Nomor Induk Berusaha dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Namun proses itu sering berjalan tanpa validasi tata ruang dan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Akibatnya, masyarakat setempat baru mengetahui adanya proyek ketika pembangunan sudah berjalan. Subadra menyebut kondisi ini memicu keterkejutan dan penolakan. Menurut Subadra, pengusaha sudah memenuhi persyaratan perizinan, tetapi warga baru bereaksi setelah investor mengeluarkan dana. Dengan kata lain, celah itu ada pada proses, bukan pada masyarakat.

Lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, menjadi contoh yang sering dikutip. Pembangunan lift setinggi 182 meter itu dimulai pada Juli 2023. Investor asal China mendukung proyek ini dengan nilai total Rp200 miliar. Akhirnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menghentikan pembangunan pada November 2025. Protes muncul soal dugaan kerusakan lingkungan, persoalan keselamatan, dugaan pelanggaran izin, dan gangguan estetika tebing.

Kasus PARQ Ubud di Gianyar punya latar yang berbeda. Mulanya, kompleks ini hanya kafe-bar pada masa pandemi. Kemudian ia berkembang menjadi area akomodasi, rekreasi, dan hunian. Pemerintah Kabupaten Gianyar menutup operasinya pada Januari 2025 setelah mencatat pelanggaran perizinan, pelanggaran tata ruang, dan dampak lingkungan. Kedua kasus memperlihatkan ketegangan yang sama. Percepatan investasi di Bali belum selalu sejalan dengan batas lingkungan dan realitas sosial setempat.

Penertiban juga menyasar akomodasi digital. Pada Desember 2025, Koster menyatakan akan menghentikan praktik Airbnb mulai 2026. Keputusan itu muncul setelah lebih dari 2.000 hotel dan vila tidak berizin teridentifikasi beroperasi di seluruh pulau. Selain itu, Koster menilai layanan sewa jangka pendek yang tidak terdaftar merugikan Pendapatan Asli Daerah. Layanan itu juga menekan pemulihan tingkat hunian hotel berizin.

Legitimasi lokal sebagai mekanisme wajar, bukan hambatan

Dalam sistem plural seperti Bali, legitimasi lokal bekerja sebagai mekanisme penyaring yang wajar. Mekanisme ini membantu memastikan sebuah proyek selaras dengan nilai yang hidup di wilayahnya. Ketika proyek belum mendapat legitimasi lokal, persoalannya sering terletak pada model bisnis yang belum peka konteks.

Desa Adat menjaga keseimbangan wilayahnya lewat awig-awig dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah ini menekankan harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Bersama institusi adat lain seperti subak, Desa Adat menjaga sawah, sistem pengairan, dan ruang suci. Karena itu, kehati-hatian Desa Adat terhadap investasi bukan bentuk resistensi. Itu ekspresi tanggung jawab terhadap mandat yang mereka jaga.

Ni Luh Djelantik, anggota DPD asal Bali, menekankan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi investasi. Kerja sama itu mencakup provinsi, kabupaten dan kota, hingga desa adat dan banjar. Menurut dia, validasi lokal bukan sekadar prosedur administratif. Validasi itu melindungi fungsi lahan, sistem irigasi, dan ruang suci yang sering tidak terjangkau perizinan daring. Ia mencontohkan bahwa sistem daring tidak akan melihat tempat ibadah di sebelah lokasi atau saluran irigasi sawah yang bisa tertutup.

Izin sosial: tanda bahwa sebuah usaha diterima

Selain izin formal, pelaku usaha mencermati perlunya izin informal. Eddy Sunarto, pemilik restoran Dod’s Burger x MeatCraft, menyebutnya izin sosial. Ia mengartikannya sebagai kesepahaman antara pemilik usaha dengan desa adat dan banjar setempat agar bisnis berjalan tanpa gesekan. Konsep izin sosial di Bali ini lahir dari pengalaman pelaku usaha, bukan dari regulator, sehingga relevan bagi investasi di Bali.

Banjar adalah unit komunitas adat terkecil di Bali. Unit ini mengatur kehidupan sosial dan kemasyarakatan warga di tingkat lingkungan. Eddy mengingatkan satu hal. Tanpa kesepahaman dengan banjar, persoalan bisa muncul sewaktu-waktu, terutama jika akses usaha melintasi wilayah adat. Contohnya masalah parkir, keberatan atas jam operasional, atau anggapan bahwa usaha mengganggu upacara adat.

Jadi, hal-hal itu bukan tanda komunitas yang sulit. Itu sinyal bahwa sebuah usaha belum terhubung dengan ritme sosial setempat. Izin sosial bukan pajak atau biaya tambahan. Ia adalah tanda bahwa komunitas mengakui sebuah usaha sebagai bagian dari mereka. Dalam keseharian, izin sosial menjadi salah satu wujud legitimasi lokal. Secara hukum, perizinan mungkin sudah aman, kata Eddy. Namun tanpa izin sosial, praktik sehari-hari bisa terasa tidak nyaman dan mengganggu operasional.

Tekanan pada ruang hidup yang dijaga komunitas adat

Faktor lingkungan juga memperkuat alasan kehati-hatian dalam investasi di Bali. Banjir bandang pada September 2025 menewaskan 18 orang, terbanyak di Denpasar. Banjir itu tercatat terparah dalam satu dekade. Pakar menilai hujan ekstrem tidak lazim pada awal musim hujan. Dampaknya makin parah karena tata ruang dan alih fungsi lahan di kawasan padat.

Pemerintah menilai persoalan ini juga terkait alih fungsi lahan yang mengancam fungsi daerah aliran sungai. Sistem resapan air banyak yang hilang karena sawah berubah menjadi vila. Misalnya, data BPN Bali menunjukkan luas sawah di Denpasar menyusut 38,83 persen antara 2019 dan 2024. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melaporkan hal serupa. Alih fungsi lahan sawah menjadi hotel dan akomodasi wisata mencapai 1.254 hektare per tahun.

Sawah dan sistem pengairan adalah bagian ruang hidup yang dijaga komunitas adat. Karena itu, kekhawatiran Desa Adat terhadap perubahan fungsi lahan punya dasar yang nyata. Ni Luh juga menyoroti dampak pada kualitas hidup warga. Menurutnya, pembangunan masif mengikis ciri khas Bali seperti udara terbuka, sawah, dan ketenangan. Ia menilai keuntungan investasi sering tidak diikuti perbaikan nyata pada akses air bersih dan kesejahteraan pekerja pariwisata.

Pakar tata ruang Made Arca Eriawan menilai Bali selatan berkembang terlalu cepat dan dominan. Menurut dia, sumber daya tersedot ke sana, sementara arus kendaraan dan orang menumpuk. Di luar Bali selatan, pulau ini masih longgar. Eddy menambahkan bahwa investor pemula kerap keliru menganggap Bali sebagai satu pasar yang seragam. Perilaku konsumen, daya beli, dan ritme hidup di Canggu, Ubud, Sanur, Uluwatu, hingga Denpasar berbeda. Setiap kawasan juga punya Desa Adat dengan sejarah dan awig-awig masing-masing.

Infrastruktur baru, kesiapan sosial yang sama pentingnya

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan dua proyek besar untuk mengurangi ketimpangan. Proyek itu adalah Bandara Bali Utara di Buleleng dan Bali Urban Subway di selatan. Subadra menilai bandara baru berpotensi mendorong ekonomi kawasan utara yang selama ini tertinggal. Namun efektivitasnya bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung. Hotel masih terkonsentrasi di selatan. Karena itu, wisatawan yang tiba di utara harus menempuh perjalanan sekitar dua hingga tiga jam dengan bus.

Subway di selatan menghadapi tantangan serupa. Proyek ini baru efektif jika terintegrasi dengan akses permukiman dan kawasan wisata. Kesadaran masyarakat untuk memakai transportasi umum juga perlu tumbuh. Subadra menegaskan bahwa tanpa integrasi tata ruang, infrastruktur, dan pola mobilitas, mega proyek berisiko memindahkan masalah ketimpangan, bukan menyelesaikannya.

Subadra juga mendorong arah pariwisata budaya yang berkelanjutan. Ia menyebut sampah dan kemacetan sebagai prioritas jangka pendek yang menuntut keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pariwisata budaya yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan pemegang budaya itu sendiri. Di sinilah peran Desa Adat menjadi strategis. Proyek strategis pun tetap membutuhkan legitimasi lokal.

Membangun legitimasi lokal bersama Desa Adat sejak awal

Pelajaran dari berbagai kasus di atas mengarah ke satu hal. Legitimasi lokal paling kuat ketika investor membangunnya sejak awal. Investor bisa memulainya dengan percakapan langsung bersama Desa Adat dan banjar di lokasi proyek pada tahap studi kelayakan. Pada tahap itu, mengubah desain atau pendekatan masih relatif murah.

Percakapan semacam itu bukan formalitas. Ia adalah pengakuan terhadap otonomi Desa Adat dalam mengatur wilayahnya. Pelibatan awal juga membuka ruang bagi masukan Desa Adat. Isinya mencakup tanah adat di Bali, akses ke ruang suci, dan ritme upacara. Masukan itu membuat rancangan proyek lebih matang, bukan lebih lambat.

Sejumlah eksekutif kini mencari cara memimpin bisnis di Bali dengan lebih peka konteks. Bali CORE Program dari Kasurat hadir untuk menutup celah pemahaman ini. Program ini menjadi ruang belajar bagi eksekutif, investor, dan pembuat kebijakan untuk memahami, menghormati, dan bekerja sama dengan Desa Adat. Pada akhirnya, keputusan bisnis tidak hanya sah menurut hukum negara. Keputusan itu juga memperkuat otonomi dan peran strategis Desa Adat dalam menjaga keseimbangan Bali. Legitimasi lokal di Bali menjadi aset jangka panjang bagi usaha yang menghormati mandat tersebut.