Pilar Tradisi Pulau Dewata: Peran Strategis Desa Adat dalam Pariwisata Berkelanjutan dan Net Zero 2045
Desa adat dan pariwisata berkelanjutan di Bali berjalan beriringan. Pelajari peran strategis desa adat menuju Net Zero 2045 dan masa depan pariwisata Bali.
Menjaga kesucian dan daya tarik lanskap Pulau Dewata di tengah arus modernisasi pariwisata global kini berada pada titik krusial. Desa adat dan pariwisata berkelanjutan di Bali saling terhubung erat, dan industri pariwisata yang bergerak cepat menuntut komitmen regulasi yang ajeg dari pemerintah serta keterlibatan aktif masyarakat lokal. Tanpa sinergi yang kokoh antara kebijakan makro pemerintah dan hukum adat di tingkat tapak, laju pertumbuhan ekonomi dapat mengorbankan ruang ekologis dan nilai-nilai kultural masyarakat setempat.
Transformasi pariwisata Bali ke arah yang lebih hijau berkaitan erat dengan kerangka program Sustainable Tourism Development (STDev) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta indikator Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Standar internasional tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sebuah destinasi wisata dunia wajib bertumpu pada manajemen yang menghormati warisan budaya lokal, pelibatan inklusif warga setempat, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.
Tantangan Ekologis dan Urgensi Penataan Mobilitas
Ironisnya, realitas di lapangan menunjukkan wajah pariwisata Bali hari ini masih menghadapi tantangan ekologis dan infrastruktur yang signifikan. Lonjakan kunjungan wisatawan dan urbanisasi di kawasan pariwisata memicu kemacetan kronis di sejumlah destinasi utama seperti Kuta, Canggu, Ubud, Sanur, dan Jimbaran. Ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi, polusi udara, krisis pengelolaan sampah, serta belum terintegrasinya transportasi publik menjadi tantangan nyata yang mengikis daya saing Bali sebagai destinasi wisata global.
Tantangan ini kian kompleks akibat tingginya konsumsi energi fosil. Sebagian besar pasokan listrik utama di pulau ini masih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan gas. Kerentanan energi bahkan terasa langsung di destinasi wisata pulau terluar seperti Nusa Penida yang sempat mengalami kekurangan daya dan masih bertumpu pada generator diesel.
Kondisi tersebut menyentuh dua indikator krusial GSTC: tata kelola destinasi yang menantang karena risiko tumpang tindih regulasi antara Desa Dinas dan desa adat di Bali, serta keberlanjutan lingkungan akibat terbatasnya pendanaan hijau. Di sisi lain, pergeseran teknologi digital memicu persaingan antara layanan transportasi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi. Harmonisasi yang memberikan kepatuhan, perlindungan usaha, serta standar pelayanan setara diperlukan guna memperkuat citra Bali yang responsif terhadap isu jejak karbon perjalanan.
Tata Kelola Pemerintah Daerah: Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat langkah-langkah strategis melalui implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Melalui arah kebijakan Gubernur yang berfokus pada kesucian serta keharmonisan alam beserta isinya, pemerintah daerah menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, terintegrasi, dan berpihak pada pembangunan rendah karbon. Pembenahan tata kelola mengarah pada penyusunan regulasi yang mengontrol alih fungsi lahan serta mengikat pelaku industri pariwisata untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau.
Secara institusional, pemerintah daerah memfokuskan pembenahan pada harmonisasi hubungan kerja antara Desa Dinas selaku perpanjangan tangan administrasi formal dan desa adat di Bali sebagai penjaga tradisi. Kebijakan regulasi satu pintu terus didorong agar tidak ada lagi tumpang tindih aturan di tingkat lapangan. Bersamaan dengan itu, pemerintah membuka akses terhadap skema pendanaan hijau dan menyederhanakan birokrasi investasi energi bersih demi mempercepat transisi dari ketergantungan fosil menuju pemanfaatan potensi energi terbarukan lokal yang melimpah, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi.
Desa Adat sebagai Ujung Tombak di Tingkat Tapak
Di tengah langkah pembenahan tata kelola oleh pemerintah, desa adat di Bali membuktikan diri sebagai mitra strategis sejajar sekaligus benteng pertahanan utama pariwisata berkelanjutan. Dengan legitimasi sosial dan budaya yang kuat, masyarakat adat membumikan prinsip pariwisata ramah lingkungan melalui instrumen ekonomi lokal berbentuk Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Lembaga ini memastikan perputaran ekonomi dikelola berdasarkan kemanfaatan bersama dan keadilan bagi krama.
Keberhasilan penegakan standar keberlanjutan berbasis komunitas ini terlihat nyata di berbagai kawasan:
- Kawasan Bali Selatan: Masyarakat adat secara swadaya mengelola kawasan pantai dengan menetapkan zonasi pedagang serta membatasi kuota instruktur selancar demi menjamin keselamatan wisatawan. Operasional kebersihan lingkungan di kawasan ini berjalan secara mandiri melalui dukungan lembaga keuangan desa adat di Bali.
- Kawasan Sanur: Berhasil mengelola berbagai unit usaha pariwisata yang menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus melakukan penataan estetika warung pantai demi menjaga keasrian destinasi.
- Kawasan Bali Utara: Mengembangkan model pariwisata regeneratif melalui restorasi ekosistem terumbu karang bawah laut di Pemuteran yang komunitas nelayan tradisional kelola dan rawat secara swadaya.
- Kawasan Bangli: Teguh mempertahankan aturan tata ruang tradisional Tri Mandala serta memberlakukan larangan kendaraan bermotor masuk ke area pemukiman warga guna menjaga kualitas udara. Harmoni konservasi hutan bambu dan pariwisata budaya ini membawa Desa Adat Penglipuran meraih penghargaan Kalpataru dan pengakuan internasional sebagai salah satu desa terbersih di dunia.
Kolaborasi Pentahelix Menuju Masa Depan
Kalangan pelaku industri dan wisatawan mengakui keteguhan masyarakat adat dalam merawat tatanan ekologi. Sektor industri digital mengakui bahwa pendekatan orientasi budaya lokal secara humanis sangat membantu korporasi dalam menjalankan operasional bisnis yang selaras dan tumbuh berdampingan dengan komunitas adat. Wisatawan domestik dan mancanegara pun merasakan kenyamanan nyata dari komitmen pelestarian ini, mulai dari ketenangan lingkungan yang bebas polusi hingga pemulihan keanekaragaman hayati laut.
Pada akhirnya, ikhtiar mewujudkan target Bali Net Zero Emission pada tahun 2045 memerlukan kolaborasi lintas sektor yang inklusif melalui model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan media. Kebijakan taktis seperti pembentukan Kawasan Rendah Emisi (Low Emission Area), pengaturan zonasi transportasi, pengelolaan kantong parkir, hingga pemasangan panel surya di balai banjar membutuhkan landasan awig-awig Bali dan dukungan pengawasan Pecalang agar memiliki kepatuhan hukum yang kuat di akar rumput. Dengan memosisikan desa adat dan pariwisata berkelanjutan sebagai mitra sejajar dalam tata kelola destinasi, Bali dapat menjaga identitas budaya dan kualitas lingkungannya, sekaligus mewujudkan masa depan pariwisata yang tangguh, inklusif, dan lestari.
Ditulis Oleh:
Denni Rajagukguk S.S, M.I.Kom,CSRS+
- Member of The Institute of Certified Sustainability Practitioners (Membership: 20253694)
- Certified Sustainability Reporting Specialist
- Certified Sustainability Practitioner
- Pengurus Perkumpulan Pelestari Indonesia (PPI)
